Terancam Depresi Lebih Parah dari Resesi

Terancam Depresi Lebih Parah dari Resesi

Terancam Depresi Lebih Parah dari Resesi

Terancam Depresi Lebih Parah dari Resesi, – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan kenaikan ekonomi pada kuartal III-2020 berada di kisaran 0 persen hingga minus dua persen. Hal tersebut lantaran ekonomi nasional yang belum solid.

“Kita memang melihat di kuartal III downside risk tetap menunjukkan risiko yang nyata, kuartal III outlook-nya antara 0% hingga negatif 2 persen,” ungkapnya di Jakarta, Selasa.

Sehingga dia memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 akan berada di kisaran minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen. Lantas apakah Indonesia akan resesi sepanjang tahun ini?

1. Indonesia bisa masuk tahap depresi

Bahkan, menurut dia, Indonesia sangat mungkin masuk pada tahap depresi. Sebab, resesi di Indonesia diprediksi berlangsung hingga 2021. Adapun depresi merupakan resesi yang berlanjut hingga dua tahun atau lebih.

“Seperti depresi 1929-1933,” tegas Bhima.

2. Kuartal tiga pertumbuhan ekonomi lebih parah dari proyeksi Sri Mulyani

Menanggapi hal itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pada kuartal ketiga Indonesia bakal masuk resesi. Dia sepakat dengan prediksi Sri Mulyani bahwa ekonomi bisa minus. Berdasarkan perhitungan Bhima, pertumbuhan ekonomi di kuartal III itu bahkan bisa minus 3 hingga 5 persen. Angka ini lebih parah dibanding proyeksi Sri Mulyani.

Hal ini, kata Bhima, terlihat dari kontraksi ekonomi masih terjadi di kuartal ke III ini. Konsumen masih belum berani belanja ke luar rumah karena khawatir terkena virus di tengah pandemik.

“Kemudian dari sisi ekspor juga tertekan pelambatan permintaan negara tujuan utama seperti AS dan Tiongkok. Realisasi stimulus juga sangat lambat, padahal belanja pemerintah harusnya yang jadi motor pertumbuhan,” ujarnya.

3. Saran ekonom untuk pemerintah

Bhima menyarankan pemerintah memperluas bantuan sosial untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi. Bantuan itu, kata dia, jangan sekadar subsidi gaji bagi pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga pekerja informal.

“Porsi pekerja informal 57 persen dari total pekerja, jadi harus lebih urgen dibantu. Begitu juga dengan korban PHK harusnya dikasih cash transfer langsung bukan ikut training Kartu Prakerja dulu,” ujarnya.

Dari sisi investasi, kuncinya adalah stabilitas kebijakan. Bukan malah mendorong omnibus law yang menciptakan ketidakpastian. Bayangkan ada ratusan peraturan yang berubah. Tentunya ini jadi gak pasti buat iklim investasi,”ujarnya.